Pengertian Abolisi Dan Amnesti, Grasi Serta Rehabilitasi

Pengertian Abolisi Dan Amnesti, Grasi Serta Rehabilitasi

satriaberbagi - Kerap mencuat persoalan menimpa apa pengertian abolisi dan amnesti, grasi serta rehabilitasi dan apa makna dari istilah - istilah tersebut? Bagi vonis Kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terpaut permasalahan Baiq Nuril dengan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta, memunculkan kegeraman di banyak susunan warga. 

Maklum, mereka menyangka Nuril malah terletak pada posisi bagaikan korban sehingga tidak layak dihukum. Alhasil, banyak yang menyerukan pemberian amnesti bagaikan wujud campur tangan Pemerintah buat Baiq Nuril sebab merasa Hakim kurang berperan adil. Presiden Jokowi sendiri seakan tidak menjawab menimpa pemberian amnesti. 

Presiden mengajak warga buat memandang dahulu kelanjutan proses Peninjauan Kembali (PK). Bila PK tidak pula dikabulkan oleh MA hingga Presiden mempersilahkan Baiq Nuril mengajukan grasi. Di sisi lain, warga mengkritik Presiden terpaut perihal tersebut sebab grasi cuma dapat diajukan buat pidana penjara minimun 2 tahun. Sebaliknya Nuril dihukum penjara 6 bulan. 

Pengertian Abolisi Dan Amnesti Grasi Serta Rehabilitasi

Dari permasalahan tersebut timbul persoalan tentang apa itu grasi? Buat menanggapi persoalan tersebut kami sudah menggambarkan penjelasannya dibawah ini. Grasi merupakan pengampunan berbentuk pergantian, peringanan, pengurangan, ataupun penghapusan penerapan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 dan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 (UU Grasi)

Grasi diberikan Presiden dengan mencermati pertimbangan dari MA. Bila seorang meminta grasi kepada Presiden dan dikabulkan, hingga Presiden‘ mengampuni’ perbuatan yang bersangkutan. Kesalahan orang yang bersangkutan senantiasa terdapat, tetapi hukuman pidananya saja yang dihilangkan. Contoh grasi merupakan pemberian grasi oleh Presiden Jokowi kepada mantan Pimpinan KPK, Antasari Azhar terpaut permasalahan pembunuhan yang melibatkannya. 

Pemberian grasi tersebut dicoba pada bertepatan pada 23 Januari 2017 yang kemudian, Dapat Pembebasan Bersyarat Amnesti Amnesti dapat dimaksud bagaikan pengampunan ataupun penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seorang ataupun sekelompok orang yang sudah melaksanakan tindak pidana tertentu. Amnesti yang diberikan buat banyak orang dapat diucap bagaikan amnesti universal. 

Amnesti diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945. Undang - Undang Darurat No 11 Tahun 1954 melaporkan kalau akibat dari pemberian amnesti merupakan seluruh akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Dengan kata lain, watak kesalahan dari orang yang diberikan amnesti pula lenyap. Amnesti diberikan Presiden dengan mencermati pertimbangan dari MA dan dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dulu. 

Contoh amnesti merupakan pemberian amnesti oleh Presiden Soekarno kepada pihak yang ikut serta pemberontakan pada masa awal - awal Indonesia merdeka. Pemberian amnesti (dan abolisi) tersebut bersumber pada Keputusan Presiden No 449 Tahun 1961

Abolisi dapat dimaksud bagaikan penghapusan proses hukum seorang yang lagi berjalan. Abolisi diberikan kepada terpidana perorangan dan diberikan kala proses majelis hukum lagi ataupun baru hendak berlangsung. Presiden wajib mencermati pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemberian abolisi. Abolisi diatur di dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945

Contoh abolisi pemberian abolisi terhadap pihak yang terpaut pemberontakan pada masa dini Indonesia merdeka lewat Keputusan Presiden No 449 Tahun 1961

Rehabilitasi dapat dimaksud bagaikan aksi pemenuhan hak seorang buat menemukan pemulihan haknya dalam keahlian, peran dan harkat dan martabatnya yang diberikan pada tingkatan penyidikan, penuntutan ataupun peradilan sebab ditangkap, ditahan, dituntut maupun diadili tanpa alibi yang bersumber pada undang - undang ataupun sebab kekeliruan menimpa orangnya ataupun hukum yang diterapkan. 

Rehabilitasi diberikan kepada terpidana yang sudah memperoleh kepastian hukuman dan menempuh masa pidana, namun nyatanya setelah itu dinyatakan tidak bersalah. Rehabilitasi diatur di dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945. Presiden wajib mencermati pertimbangan DPR dalam pemberian rehabilitasi.

Kesimpulan

Demikianlah artikel mengenai pengertian abolisi dan amnesti, semoga artikel ini bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih.